BATANG HARI, – Tekanan terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang Hari kian menguat menyusul belum tuntasnya persoalan pembayaran gaji pekerja yang tertunda selama enam bulan. Setelah aksi unjuk rasa yang menuntut transparansi anggaran dan akuntabilitas dana hibah, kini Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Batang Hari kembali melanjutkan desakan melalui audiensi dengan Ketua DPRD Kabupaten Batanghari, Rabu (30/7/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Ketua IPNU Batang Hari, Armansah, menegaskan bahwa tuntutan mereka tidak hanya soal pencairan gaji, tetapi juga keadilan bagi pekerja yang menjadi korban kelambanan pemerintah. “Ini bukan sekadar persoalan teknis pembayaran, melainkan ujian integritas pemerintah dalam menjamin hak dasar rakyat,” tegas Armansah. Ia mendesak DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal agar eksekutif segera menuntaskan kewajibannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan senada disampaikan Ketua Umum HMI Batang Hari, Salim Salikin, yang menyebut audiensi ini sebagai tindak lanjut protes sebelumnya di kantor Bupati. “Kami meminta DPRD tidak hanya memberi jawaban normatif, tetapi juga melibatkan seluruh pimpinan komisi untuk memastikan solusi nyata,” ujar Salim. Ia menekankan pentingnya pertemuan lanjutan guna memantau progres penyelesaian.
Ketua DPRD Batang Hari, Rahmat Hasrofi, S.E., menanggapi keterlambatan pembayaran mengaitkannya dengan ketidakstabilan ekonomi global yang berdampak pada anggaran daerah. “Tuntutan ini akan kami koordinasikan dengan komisi terkait untuk dicarikan solusi terbaik,” janjinya. Namun, respons ini dinilai terlalu umum oleh peserta audiensi, yang kecewa karena tidak ada jaminan waktu penyelesaian.
Berdasarkan pantauan WargaBersuaara.id, dana terkait tuntutan pekerja tercatat telah cair 100% dalam Sistem Informasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (SIMTRADA). Namun, fakta di lapangan menunjukkan dana tersebut belum diterima pihak yang berhak. “Ini pertanda seriusnya masalah tata kelola keuangan daerah,” kritik salah satu pegiat transparansi yang enggan disebut namanya.
Membengkaknya kekecewaan publik berpotensi memicu gelombang protes lebih besar jika pemkab terus bersikap lamban. “Jika dalam dua pekan tidak ada kepastian, kami siap menggalang aksi massa lebih luas, bahkan mengajukan mosi tidak percaya,” tegas perwakilan aliansi mahasiswa ini.
Persoalan ini menjadi ujian bagi Pemkab Batang Hari dalam memenuhi janji transparansi dan pelayanan publik. Kelambanan tidak hanya berisiko memicu krisis kepercayaan, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sosial di tengah tekanan ekonomi yang masih membayangi.
Editor : Annisa
Sumber Berita : eds
