WargaBersuara.id, Batang Hari – Puluhan mahasiswa, perangkat desa, dan masyarakat Kabupaten Batang Hari melakukan kunjungan ke Kantor Bupati Batang Hari pada Kamis (24/7/2025). Aksi ini digelar untuk menyuarakan berbagai persoalan yang dinilai belum ditangani secara serius oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang Hari.
Para peserta aksi menyampaikan enam tuntutan utama, antara lain:
1. Transparansi APBD (UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PP No. 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
2. Pembayaran honor tertunda (UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Permendagri No. 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa)
3. Realisasi janji periode kedua Bupati (UU No. 10/2016 tentang Pilkada yang mewajibkan janji kampanye sebagai perjanjian publik)
4. Audit Islamic Center (UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara)
5. Pencairan beasiswa 2024 (Permendikbud No. 10/2021 tentang Beasiswa)
6. Akuntabilitas dana hibah (PP No. 12/2019 tentang Pengelolaan Hibah Daerah)
Koordinator aksi menegaskan, jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, aksi yang lebih besar akan digelar dengan melibatkan ribuan warga. “Kami sudah lelah dengan janji-janji. Jika tidak ada respon serius, kami akan kembali dengan massa lebih besar,” ujarnya.
Namun, harapan bertemu langsung dengan Bupati Batang Hari yang dikenal dengan slogan “Super Tangguh” ternyata tak terwujud. Peserta aksi hanya diterima oleh Asisten I Setda Batang Hari, Muhammad Rifa’i, yang menyatakan bahwa Bupati sedang tidak berada di tempat. “Saya akan menyampaikan tuntutan ini kepada Bupati dan menindaklanjutinya dengan dinas terkait,” kata Rifa’i.
Seorang perangkat desa yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya. “Sudah berbulan-bulan kami tidak dibayar. Gaji November dan Desember 2024 belum cair, begitu juga April, Mei, dan Juni tahun ini. Kami butuh hidup, anak-anak kami butuh biaya sekolah,” keluhnya.
Persoalan keterlambatan pembayaran honor ini bukan hal baru. Banyak tenaga honorer, guru DTA, da’i, dan pegawai syara’ sebenarnya ingin bersuara lebih lantang, namun mereka kerap diintimidasi.
Berdasarkan penelusuran WargaBersuara.id terhadap Sistem Informasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (SIMTRADA), sebagian besar dana yang menjadi tuntutan aksi tercatat sudah terealisasi 100%. Namun, kenyataannya, dana tersebut belum teralisasi sehingga menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat Batang Hari.
Masyarakat Batang Hari kini menunggu tindak lanjut dari Pemkab. Jika tidak ada solusi konkret, gelombang protes diperkirakan akan semakin meluas, mengingat tuntutan mereka menyangkut hajat hidup banyak orang.
Aksi ini tentu bukanlah sekadar unjuk rasa biasa. Aksi ini mencerminkan akumulasi kekecewaan publik terhadap pemerintahan Bupati Batang Hari, yang dinilai gagal memenuhi janji-janji transparansi dan kesejahteraan.
Tuntutan utama aksi adalah transparansi APBD, yang menunjukkan lemahnya pengawasan anggaran daerah. Padahal, berdasarkan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah daerah wajib mempublikasikan laporan keuangan secara terbuka. Namun, realitanya dana beasiswa 2024 hanya cair 50%, padahal di SIMTRADA tercatat 100%. Dana hibah tidak jelas penyalurannya, berpotensi penyimpangan. Pembangunan Islamic Center mangkrak, tetapi tidak ada klarifikasi resmi. Ini mengindikasikan kesenjangan antara data resmi dan implementasi.
Fakta bahwa Bupati tidak hadir saat aksi berlangsung menimbulkan persepsi terhadap citra pemimpin yang jauh dari rakyat. Padahal, sebagai pemimpin dengan jargon “Super Tangguh”, seharusnya Bupati bisa langsung merespons keluhan masyarakat. Pola komunikasi satu arah (hanya dijawab oleh Asisten I) menunjukkan birokrasi yang defensif, bukan solutif. Jika dibiarkan, ini bisa memicu eskalasi protes yang lebih besar.
Keterlambatan pembayaran honor selama berbulan-bulan adalah pelanggaran hak dasar pekerja. Jika Pemkab tidak segera bertindak, ini bisa berujung pada Gugatan hukum berdasarkan UU Ketenagakerjaan, Mogok kerja massal oleh perangkat desa dan tenaga honorer serta Dampak sosial, seperti putus sekolah anak-anak guru DTA yang tak dibayar.
- Pengakuan peserta aksi bahwa mereka “takut bersuara karena intimidasi” adalah lampu merah demokrasi. Jika warga tidak merasa aman menyampaikan kritik, berarti ada sistem represif yang bekerja di balik layar. Data SIMTRADA menunjukkan dana sudah cair 100%, tetapi di lapangan tidak sampai. Hal ini tentu menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat Batang Hari.
Aksi ini adalah warning sign bahwa kepercayaan publik pada Pemkab Batang Hari hampir habis. Jika tidak ada perubahan nyata, bukan tidak mungkin akan terjadi gelombang protes lebih besar, bahkan tuntutan pengunduran diri Bupati. (Eds).
Editor : Annisa
Sumber Berita : eds
